Category Archives: Info

Penerimaan Proposal PKM Tahun 2016 Pendanaan Tahun 2017

Kepada Yth.
Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta,
Koordinator Kopertis Wilayah I s.d XIV
di seluruh Indonesia

Dengan hormat kami sampaikan bahwa, Direktorat Kemahasiswaan, Direktorat JenderalPembelajaran dan Kemahasiswaan memberi kesempatan kepada mahasiswa dari perguruan tingginegeri maupun swasta untuk mengajukan usulan proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 5 Bidang yaitu PKM-P, PKM-M, PKM-K, PKM-T dan PKM-KC yang akan didanai tahun 2017.

Perlu kami informasikan bahwa panduan PKM tahun 2016 yang mengatur pengajuan usulan proposal dan tata cara pengiriman proposal secara daring dapat diunduh melalui laman http://www.belmawa.ristekdikti.go.id dengan headline : Penerimaan Proposal PKM Tahun 2016pendanaan Tahun 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon agar Saudara berkenan menyampaikaninformasi dimaksud kepada mahasiswa di lingkungan Perguruan Tinggi Saudara, dengan ketentuan
sebagai berikut :
1. Pendaftaran dilakukan oleh operator Bagian Kemahasiswaan Perguruan Tinggi melalui http://simbelmawa.ristekdikti.go.id.
2. Pengunggahan dokumen dilakukan oleh mahasiswa setelah proses pendaftaran selesai dilakukan.
3. Batas waktu pendaftaran dan pengunggahan dokumen usulan daring dari tanggal 10 Oktobersampai dengan 12 November 2016, apabila lewat dari waktu yang telah ditentukan maka prosespendaftaran dan pengunggahan tidak dapat dilakukan.
4. Direktorat Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan tidak menerimaproposal usulan dalam bentuk hardcopy (dokumen hardcopy disimpan di perguruan tinggipengusul untuk keperluan administrasi).

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih

Direktur Kemahasiswaan,

ttd

Didin Wahidin

Tembusan:

  1. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
  2. Wakil/Pembantu Rektor/Ketua/Direktur Bidang Kemahasiswaan PTN dan PTS;
  3. Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah I s.d XIV.

Lampiran

  1. Penerimaan Proposal PKM Tahun 2016 pendanaan Tahun 2017_01
  2. Pedoman PKM 2016-belmawa
  3. Informasi Lanjut

PENGHARGAAN PUBLIKASI ILMIAH INTERNASIONAL

 

Penghargaan Publikasi Ilmiah Internasional

PENGHARGAAN PUBLIKASI ILMIAH INTERNASIONAL
Penghargaan Publikasi Ilmiah Internasional merupakan salah satu bentuk penganugerahan kepada periset atau kelompok periset yang telah berhasil mempublikasikan karya ilmiahnya di jurnal internasional yang terindeks lembaga profesional. Penghargaan Publikasi Ilmiah Internasional ditujukan untuk artikel ilmiah yang bertema strategis terkait dengan pengembangan khazanah ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
PERSYARATAN
Penghargaan Publikasi Ilmiah Internasional akan diberikan kepada individu/kelompok periset yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Artikel ilmiah telah diterbitkan di jurnal internasional terindeks Scopus atau Thomson Reuters (berstatus published) dalam periode waktu 5 (lima) tahun terakhir;
b. Artikel ilmiah yang diusulkan ditulis dalam bahasa PBB (Inggris, Perancis, Spanyol, Cina, atau Arab);
c. Artikel ilmiah yang diusulkan dapat merupakan bagian dari tesis atau disertasi;
d. Artikel ilmiah yang diusulkan memuat nama institusi Indonesia (baik sebagai alamat/asal/almamater pengusul ataupun institusi pendukung/obyek riset);
e. Artikel ilmiah yang telah mendapatkan Penghargaan Publikasi Ilmiah Internasional dari LPDP tidak dapat diusulkan kembali;
f. Pengusul merupakan penulis utama (bagi kelompok periset);
g. Pengusul diperbolehkan mengajukan lebih dari satu artikel ilmiah pada masa seleksi yang sama; dan
h. Pengusul diperbolehkan menerima lebih dari satu penghargaan pada masa seleksi yang sama (apabila memenuhi persyaratan dan kriteria penilaian).
KRITERIA
Kriteria penilaian Penghargaan Publikasi Ilmiah Internasional diatur berdasarkan nilai Penghargaan Publikasi Ilmiah Internasional sebagai berikut:
a. Nilai Penghargaan Publikasi Ilmiah Internasional Setinggi-tingginya Sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
(1) Peringkat/mutu jurnal yang menerbitkan artikel ilmiah (terindeks Scopus atau Thomson Reuters) dan terdaftar dalam lembaga pemeringkat jurnal dunia (SCIMAGO);
(2) Impact Factor jurnal minimal 0,1 (nol koma satu);
(3) Jumlah sitasi artikel ilmiah sekurang-kurangnya 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) (berdasarkan Scopus atau Thomson Reuters);
(4) Bebas plagiarisme yang dituangkan dalam surat pernyataan;
(5) Substansi artikel ilmiah mencerminkan adanya kontribusi terhadap pengembangan khazanah ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, serta dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Indonesia.
b. Nilai Penghargaan Publikasi Ilmiah Internasional Setinggi-tingginya Sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)
(1) Peringkat/mutu jurnal yang menerbitkan artikel ilmiah (terindeks Scopus atau Thomson Reuters) dan terdaftar dalam lembaga pemeringkat jurnal dunia (SCIMAGO);
(2) Impact Factor jurnal minimal 5 (lima);
(3) Jumlah sitasi artikel ilmiah lebih besar 3 (tiga) (berdasarkan Scopus atau Thomson Reuters);
(4) Bebas plagiarisme yang dituangkan dalam surat pernyataan;
(5) Substansi artikel ilmiah mencerminkan adanya kontribusi terhadap pengembangan khazanah ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, serta dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Indonesia.
WAKTU
Pengaturan mengenai batas waktu seleksi ditetapkan dua kali per tahun, dengan periode pendaftaran dan penilaian serta tanggal pengumuman penerima/pemenang Penghargaan Publikasi Ilmiah Internasional sebagai berikut :

Periode Pendaftaran

Periode Penilaian

Pengumuman Penerima / Pemenang

1 Februari s.d. 30 Maret

10 Mei s.d. 19 Mei

20 Mei

1 Juni s.d. 30 Juli

31 Juli s.d. 16 Agustus

17 Agustus

sumber: lpdp.kemenkeu

Dana Riset Inovatif-Produktif

Bantuan Dana Riset Inovatif-Produktif (RISPRO)

DEFINISI BANTUAN DANA RISPRO
Bantuan Dana RISPRO adalah program pendanaan riset bersifat multidisiplin dan dilaksanakan dalam tahun jamak (multiyears) yang ditujukan untuk mendorong inovasi produk riset dan mengarah pada komersialisasi/implementasi luaran riset. Tujuan bantuan dana ini agar dapat mendorong riset yang dapat meningkatkan daya saing bangsa dengan arah sebagai berikut:
1. Mengembangkan dan/atau menghasilkan produk;
2. Mengembangkan dan/atau menghasilkan kebijakan publik;
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Melestarikan nilai dan budaya bangsa; dan
5. Memberdayakan masyarakat.
JENIS-JENIS BANTUAN DANA RISPRO
Secara umum, bantuan dana RISPRO LPDP terdiri dari dua jenis, yaitu:
1. Bantuan Dana RISPRO Komersial
2. Bantuan Dana RISPRO Implementatif
KETENTUAN DAN KOMPONEN BANTUAN DANA RISPRO
Ketentuan dan komponen umum Bantuan Dana RISPRO diatur sebagai berikut:
1. Bantuan dana RISPRO bersifat tahun jamak (multiyears).
2. Bantuan Dana RISPRO diberikan setiap tahun dengan 3 (tiga) tahap pencairan.
3. Besaran bantuan dana riset ditetapkan oleh Direktur Utama melalui rapat Dewan Direksi LPDP.
Ketentuan-ketentuan tersebut diatas dijabarkan lagi untuk masing-masing jenis RISPRO sebagai berikut:
1. Bantuan Dana RISPRO Komersial
a. Bantuan dana riset bersifat tahun jamak (multiyears) maksimal 3 (tiga) tahun untuk setiap judul riset.
b. Bantuan dana riset diberikan kepada riset yang mengintegrasikan teknologi secara sistematis dari riset dasar menjadi proven technology.
c. Bantuan dana riset untuk setiap judul riset setinggi-tingginya Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
d. Satuan biaya gaji/upah termasuk honorarium narasumber mengacu pada ketentuan standar biaya umum yang berlaku (Kementerian Keuangan atau lembaga). Sementara itu pengadaan/pembelian barang dan/atau peralatan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bantuan Dana RISPRO Implementatif
a. Bantuan dana riset bersifat tahun jamak (multiyears) maksimal 2 (dua) tahun untuk setiap judul riset.
b. Kelompok periset yang dapat melanjutkan riset tahun berikutnya adalah kelompok periset yang memenuhi target luaran sesuai dengan perjanjian pemberian bantuan dana riset pada tahun pertama.
c. Bantuan dana untuk setiap judul riset setinggi-tingginya Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
FOKUS RISPRO
A. RISPRO Komersial
1. Fokus Pangan
2. Fokus Energi
3. Fokus Kesehatan dan Obat
4. Fokus Pertahanan dan Keamanan
5. Fokus Transportasi
6. Fokus Informasi dan Komunikasi
7. Fokus Material Maju
B. RISPRO Implementatif
1. Fokus Tata Kelola
2. Fokus Eco-Growth
3. Fokus Sosial Keagamaan
4. Fokus Budaya
PERSYARATAN, KRITERIA, PENILAIAN RISPRO
Persyaratan RISPRO Komersial
Bantuan Dana RISPRO dalam rangka komersialisasi produk/teknologi akan diberikan bagi riset-riset yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Riset harus memiliki kelayakan bisnis;
2. Riset harus melibatkan mitra sehingga hasil riset langsung dapat diterapkan/dikomersialisasikan oleh pihak mitra yang didukung oleh perjanjian kerja sama (nota kesepahaman);
3. Mitra adalah pemerintah/pemerintah daerah dan/atau perusahaan/warga negara Indonesia; koperasi; dan/atau usaha mikro, kecil, dan menengah yang berbadan hukum; dan
4. Mitra harus memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam riset sekurang-kurangnya 10% dari usulan bantuan dana riset dalam bentuk penyertaan dana dan/atau bentuk lain yang dapat diukur dengan uang (cash/in-kind).
Persyaratan RISPRO Implementatif
Bantuan Dana RISPRO dalam rangka implementasi kebijakan/model akan diberikan bagi riset-riset yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Riset pada tahun pertama dapat melibatkan mitra (opsional) dan harus melibatkan mitra pada tahun kedua sehingga hasil riset langsung dapat diimplementasikan;
2. Mitra adalah lembaga sektor publik (lembaga pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk lembaga swadaya masyarakat) atau korporasi yang dapat bertindak sebagai regulator/implementator hasil riset atau kelompok masyarakat yang dapat bertindak sebagai pengguna hasil riset;
3. Riset harus memiliki kelayakan implementasi kebijakan/model.
Kriteria Bantuan Dana RISPRO
Bantuan Dana RISPRO diperuntukkan kepada periset yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Riset dilakukan oleh kelompok periset yang bernaung di bawah badan penelitian kementerian/lembaga pemerintah dan pemerintah daerah, lembaga-lembaga riset swasta (termasuk unit riset dan pengembangan industri), perguruan tinggi, atau lembaga lainnya yang berkompeten untuk melakukan riset. Khusus kelompok riset yang bernaung di bawah lembaga-lembaga riset swasta (termasuk unit riset dan pengembangan industri) harus melibatkan perguruan tinggi.
2. Kelompok periset memiliki integritas dan komitmen untuk menyelesaikan riset sesuai dengan target hasil dan waktu yang dinyatakan dalam pakta integritas.
3. Kelompok periset diketuai oleh periset bergelar minimal doktor atau berkualifikasi setara (sesuai dengan standard Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)) dan memiliki rekam jejak riset sesuai dengan bidang yang diusulkan dan ditunjukkan dalam biodata.
4. Kelompok periset memiliki roadmap riset yang mendukung bidang yang diusulkan.
5. Khusus ketua periset tidak sedang menempuh studi lanjut dan/atau akan mengikuti kegiatan akademik lain yang dapat mengganggu jalannya riset (Program Academic Recharging, Postdoc, dan lain-lain).
6. Kelompok periset berjumlah minimal 3 (tiga) orang (termasuk ketua).
7. Usulan riset yang diajukan oleh kelompok periset sudah mendapat persetujuan pimpinan lembaga pengusul yang dibuktikan dengan tanda tangan di lembar pengesahan.
Kriteria Penilaian RISPRO
Penilaian proposal RISPRO didasarkan pada empat aspek penilaian substansi kelayakan riset sebagai berikut:
1. Kualitas Riset
2. Luaran Riset
3. Kemutakhiran Riset
4. Rekam Jejak Riset
WAKTU PELAKSANAAN SELEKSI RISPRO
Waktu pendaftaran RISPRO dibagi menjadi 2 (dua) batch
a. Batch I adalah 30 Juni – 31 Januari, dan
b. Batch 2 adalah 1 Februari – 29 Juni.
Mengenai informasi lebih lengkap, sila mengunduh panduan Bantuan Dana RISPRO berikut:Pedoman Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO)

sumber: lpdp.kemenkeu

HITI XI Malang, Oktober 2015


Tanah.jpg


Ahli tanah berperan pada perencanaan penyusunan tata ruang. Selama ini masih belum populer ahli tanah berpengaruh pada pengambilan kebijakan tata ruang. Untuk itu, dengan adanya event kongres HITI ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang mengharapkan ada MoU dengan HITI.

Menteri Agraria dan Tata Ruang RI Dr. Ferry Mursidan Baldan mengatakan, HITI memiliki perspektif ilmu dan pengetahuan tentang tanah. Hal ini bisa menjadi bekal Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk membuat database. Database itu bisa digunakan untuk penatagunaan tanah se-Indonesia, serta bisa digunakan untuk tata ruang.

MoU dimulai dari menyusun database penatagunaan dan tata ruang, penggunaan data untuk melihat kesesuaian fungsi tanah dengan tata ruang yang sudah ada. Dengan dibekali dengan ilmu dan pengetahuan tanah, maka kementerian bisa menjelaskan dengan benar.  HITI bisa memberikan rekomendasi tata ruang, tidak hanya planologi saja. Mewujudkan ketahanan pangan juga perlu ahli tanah yang memberikan rekomendasi mengenai kesesuaian tanah terhadap pertanian.

Kedaulatan pangan harus dilaksanakan dengan membangun pertanian nasional berdasarkan sumberdaya milik bangsa. Pencapaian kedaulatan pangan dilakukan dengan meningkatkan produktivitas dan perluasan areal pertanian yang diserasikan dengan perlindungan, pencegahan degradasi dan peningkatan keberlanjutan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus dijaga dan dimasukkan ke dalam Rencana Tataruang Wilayah (RTRW) masing-masing kabupaten/kota atas dasar daya dukung lahan yang ada.

(dari berbagai sumber).


12189783_1054146221291817_7506767416521622083_n.jpg    12193347_1054012914638481_290594821089605325_n.jpg

12191962_1053820594657713_8230822849668304239_n.jpg 12063374_1053820994657673_6737736198200207017_n.jpg 12191686_1053821034657669_3510887839555316508_n.jpg 12189946_1054683571238082_1819251667961877100_n.jpg

12065962_1054981431208296_4014236423684304360_n.jpg   12195993_1054988231207616_4542659070841102786_n.jpg

LOKAKARYA KURIKULUM PRODI ILMU TANAH 2014

URGENSI ILMU TANAH DALAM MEMBANGUN SUMBERDAYA MANUSIA INDONESIA

Kegiatan Lokakarya dilakukan dengan mengundang seluruh stakeholder Prodi Ilmu Tanah seluruh Indonesia.

lokakarya        lokakarya2

dalam  lokakarya kurikulum Prodi Ilmu Tanah UNTAN 22 APRIL 2014 Prof. Dr. Ir. Budi Mulyanto MSc Guru Besar Tetap Fakultas Pertanian (Institut Pertanian Bogor), menyampaikan bahwa:

No Bidang Kerja Jumlah
1 Pertanian 200
2 Perkebunan swasta dan PTPN 400
3 Kehutanan 250
4 Lingkungan Hidup/enviroment 150
5 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 150
6 Pertambangan (untuk reklamasi lahan) 200
7 Badan Pertanahan Nasional 50
8 Kementerian PU, dll. 250
Jumlah 1650
  1. Berdasarkan Tracer study  HITI (2010), kebutuhan ahli ilmu tanah di berbagai bidang setiap tahun sangat besar, seperti berhubungan dengan bidang pertanian pangan, perkebunan, kehutanan, LH, pertambangan, Kemenakertrans, BPN, pengembangan sarana wilayah, dll
  2. Menurut hasil audensi HITI dengan Alumni Ilmu Tanah dari berbagai PT, ilmu-ilmu tanah penting untuk pengelolaan pertanian dan lingkungan : survey tanah, evaluasi lahan, kimia tanah, fisika tanah, dan biologi tanah, klimatologi, mineralogi, geologi, SIG, foto udara, dll yang hanya dapat diperoleh pada PS Ilmu Tanah.
  3. Capaian alumni PS Ilmu Tanah banyak yang menempati posisi strategis  (eselon 1, 2) di berbagai Kementerian/Lembaga pemerintah, Profesor di PT Nasional/Internasional,  LSM nasional maupun internasional,  Perbankan Nasional, Wiraswastawan,  Petani modern (dengan berbagai produk pertanian  yang diekspor).