Peraturan Menteri

  1. 110 Tahun 2013: Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu dan Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menandatangani Keputusan Pemberian dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (offsite)
  2. 109 Tahun 2013: Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi (Mencabut Permendikbud 24 Tahun 2012. (offsite)
  3. 108 Tahun 2013: Perubahan Kedua Atas Permendikbud No. 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (BOPTN) beserta alokasinya. Perubahan pertama Permendikbud 4 Tahun 2013. (offsite)
  4. 107 Tahun 2013: Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kemdikbud dan Lampirannya. (offsite)
  5. 97 Tahun 2013: Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional. (offsite)
  6. 96 Tahun 2013: Badan Standar Nasional Pendidikan. (offsite)
  7. 95 Tahun 2013: Beasiswa Unggulan. (offsite)
  8. 84 Tahun 2013: Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta. (offsite)
  9. 83 tahun 2013: Sertifikat Kompetensi. (offsite)
  10. 82 Tahun 2013: Perubahan atas Permendikbud No. 32 Tahun 2012 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (offsite)
  11. 78 Tahun 2013: Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor. (offsite)
  12. 73 Tahun 2013: Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi. Permendikbud ini merupakan Juklak Peraturan Presiden no. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). (offsite)
  13. 62 Tahun 2013: Sertifikasi Guru Dalam Jabatan untuk Penataan dan Pemerataan Guru (offsite)
  14. 52 Tahun 2013: Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (offsite)
  15. 51 Tahun 2013: Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemdikbud (offsite)
  16. 48 Tahun 2013: Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Ijin Akademi Komunitas (Progam vokasi D1 dan/ atau D2 di Kabupaten/Kota) (offsite)
  17. 42 Tahun 2013: Perubahan atas Permendikbud no. 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi PTS (offsite)
  18. 35 Tahun 2013: Nilai Ambang Batas TKD Seleksi CPNS PELAMAR UMUM 2013. (offsite)
  19. 24 Tahun 2013: Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kemdikbud (membatalkan Permendikbud: 73 Tahun 2012, 65 Tahun 2012, 64 Tahun 2012, dan 44 Tahun 2006). (offsite)
  20. 21 Tahun 2013: Pemberian gelar doktor kehormatan. (offsite)
  21. 17 Tahun 2013: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka kreditnya. Permenpan ini ditetapkan pada tangggal 15 Maret 2013 dan membatalkan Kepmenkowasbangpan no. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999. Permenpan ini berisi 6 lampiran, selain menetapkan persyaratan pengangkatan jabatan akademik Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar, juga menetapkan batas waktu pengajuan kenaikan jabatan akademik dan kepangkatan dosen. Lampiran V dan VI berisi wewenang dan tanggung jawab dosen dalam mengajar dan membimbing tugas akhir. (offsite)
  22. 6 Tahun 2013: Tata Naskah (Tata Persuratan) Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Lampirannya, Permendiknas no. 42 Tahun 2006 tentang Tata Persuratan di Lingkungan Depdiknas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi (offsite)
  23. 4 Tahun 2013: Perubahan Permendikbud No. 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (BOPTN) beserta alokasinya. (offsite: 01, 02, 03)
  24. 3 Tahun 2013: Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah /Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional (offsite)
  25. 1 Tahun 2013: Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi PTS (mirror, offsite )
  26. 75 Tahun 2012: Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan Dalam Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dan Lampirannya. (offsite, lampiran)
  27. Permenkeu 81/PMK.05/2012: Belanja bantuan sosial pada kementerian negara/lembaga. (offsite)
  28. 74 Tahun 2012: Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Pertahanan. (offsite)
  29. 73 Tahun 2012: Bantuan Sosial Untuk Komunitas Budaya. (offsite)
  30. 72 Tahun 2012: Organisasi dan Tata Kerja Galeri Nasional Indonesia. (offsite)
  31. 69 Tahun 2012: Perubahan AAS Permendikbud no. 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (offsite)
  32. 65 Tahun 2012: Bantuan Sosial Sarana Kesenian Kepada Satuan Pendidikan. (offsite)
  33. 64 Tahun 2012: Bantuan kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal serta Lembaga di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal. (offsite)
  34. 60 Tahun 2012: Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi serta Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (offsite)
  35. 59 Tahun 2012: Badan Akreditasi Nasional. (offsite)
  36. 58 Tahun 2012: Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (BOPTN).
  37. 42 Tahun 2012: Pedoman Pemanfaatan Sistem E-Monitoring Serapan Anggaran untuk Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (offsite)
  38. 41 Tahun 2012: Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. (offsite)
  39. 40 Tahun 2012: Pengangkatan Profesor/Guru Besar Tidak Tetap pada Perguruan Tinggi. (offsite)
  40. 37 Tahun 2012: Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. (offsite)
  41. 36 Tahun 2012: Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penggunaan dan Pengelolaan gedung/kantor di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional. (offsite)
  42. 33 Tahun 2012: Pengangkatan dan pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (offsite)
  43. 32 Tahun 2012: Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (offsite)
  44. 31 Tahun 2012: Standar Kompetensi Lulusan Kursus (offsite dan Lampirannya)
  45. 24 Tahun 2012: Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi (Panduan PJJ Tahun 2011)
  46. 16 Tahun 2012: Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kemdikbud, lengkap dengan lampirannya.
  47. 14 Tahun 2012: Kebijakan Pengawasan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Tahun 2012, Juknis: Kebijakan Pengawasan Itjen 2012 (offsite: Juknis )
  48. 10 Tahun 2012: Wajib lapor harta kekayaan beserta lampirannya (Daftar Pejabat Eselon II, II, Unit Pelaksanaan Teknis, Perguruan Tinggi, Pejabat Perbendaharaan, Pejabat lain di lingkungan Kemdiknas yang wajib lapor harta kekayaan)
  49. 8 Tahun 2012: Pemberian insentif bagi pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan Indonesia di Luar Negeri (offsite).
  50. 7 Tahun 2012: Pemberian gaji dan insentif bagi pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan Indonesia di Sabah Malaysia (offsite).
  51. 05 Tahun 2012: Sertifikasi Guru dalam Jabatan (offsite)
  52. 04 Tahun 2012: Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (offsite)
  53. 01 Tahun 2012: Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Membatalkan Permendiknas no. 36 tahun 2010) (offsite)
  54. Permenpan & RB 63 Tahun 2011: Pedoman Umum Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri. (offsite)
  55. 50 Tahun 2011: Layanan informasi publik di lingkungan Kemdikbud
  56. 48 Tahun 2011: Perubahan nama Kemdiknas menjadi Kemdikbud
  57. 47 Tahun 2011: Satuan Pengawasan Internal (SPI) di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (membatalkan Permendiknas No. 16 Tahun 2009)
  58. 44 Tahun 2011: Satuan Pengawasan Internal (SPI) di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.
  59. 38 Tahun 2011: Perubahan atas Permendiknas 18 Tahun 2011 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kemdiknas (Lampiran Permendiknas 38 Tahun 2011: 01, 02)
  60. 22 Tahun 2011: Terbitan Berkala Ilmiah (versi scan, offsite). Peraturan ini membatalkan Permendiknas no 68 Tahun 2009 dan 67 Tahun 2009.
  61. 20 Tahun 2011: Penyelenggaraan Prodi di Luar Domisili Perguruan Tinggi (offsite)
  62. 19 Tahun 2011: Pedoman Penetapan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan Ijazah dan Gelar Perguruan Tinggi Indonesia (offsite)
  63. 18 Tahun 2011: Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kemdiknas (Lampiran Permendiknas 18 Tahun 2011)
  64. 17 Tahun 2011: Pemberian Beasiswa untuk Pendidik (dosen tetap) dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi
  65. 06 Tahun 2011: Perubahan atas Permendiknas no. 43 Tahun 2010 tentang Penataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Nasional (offsite)
  66. 3 Tahun 2011 (lengkap dengan lampirannya): Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2006 tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2007 (offsite dan lampirannya)
  67. 48 Tahun 2010: Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 (offsite)
  68. 47 Tahun 2010: Standar Kompetensi Lulusan Kursus (offsite)
  69. 44 Tahun 2010: Perubahan atas Permendiknas No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kemdiknas Tahun 2010-2014 (offsite)
  70. 43 Tahun 2010: Penataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Nasional (offsite)
  71. 39 Tahun 2010: Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (offsite)
  72. 38 Tahun 2010: Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru (offsite)
  73. 36 Tahun 2010: Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional (offsite)
  74. 35 Tahun 2010: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya (offsite)
  75. 34 Tahun 2010: Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (offsite)
  76. 33 Tahun 2010: Pemberian Bantuan Sosial Kepada Calon Penulis Buku (offsite)
  77. 30 Tahun 2010: Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan (offsite)
  78. 24 Tahun 2010: Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (offsite)
  79. 20 Tahun 2010: Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan (offsite)
  80. 17 Tahun 2010: Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi (offsite)
  81. 9 Tahun 2010: Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan (offsite)
  82. 6 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (offsite)
  83. 2 Tahun 2010: Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 (offsite)
  84. 1 Tahun 2010: Perubahan Penggunaan Nama Departemen Pendidikan Nasional Menjadi Kementerian Pendidikan Nasional (offsite)
  85. 73 Tahun 2009: Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana (S1)
  86. 68 Tahun 2009: Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah (offsite). Versi scan (offsite). Dibatalkan oleh Permendiknas no. 22 Tahun 2011.
  87. 67 Tahun 2009: Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah (offsite). Dibatalkan oleh Permendiknas no. 22 Tahun 2011.
  88. 66 Tahun 2009: Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di Indonesia (offsite)
  89. 63 Tahun 2009: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
  90. 62 Tahun 2009: Pemberian Beasiswa kepada Peserta Didik Jenjang Pendidikan Menengah dan Tinggi Peraih Olimpiade Sain Internasional (offsite)
  91. 61 Tahun 2009: Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (offsite)
  92. 48 Tahun 2009: Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS di lingkungan Depdiknas
  93. 47 Tahun 2009: Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen (offsite)
  94. 46 Tahun 2009: Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (offsite)
  95. 42 Tahun 2009: Standar Pengelola Kursus (offsite)
  96. 41 Tahun 2009: Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan (offsite)
  97. 33 Tahun 2009: Pedoman pengangkaan Dewan Pengawas pada PTN di Lingkungan Depdiknas yang menerapkan Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
  98. 32 Tahun 2009: Mekanisme pendirian BHP, perubahan BHMN atau PT, dan pengakuan penyelenggara PT sebagai BHP (Permendiknas, Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI).
  99. 30 Tahun 2009: Penyelenggaraan Program Studi di luar domisili Perguruan Tinggi
  100. 26 Tahun 2009: Penyetaraan lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri
  101. 20 Tahun 2009: Beasiswa Unggulan (offsite)
  102. 19 Tahun 2009: Penyaluran Tunjangan Kehormatan Profesor (offsite)
  103. 18 Tahun 2009: Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia (offsite)
  104. 16 Tahun 2009: Satuan Pengawasan Internal di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (dibatalkan oleh Permendiknas No. 47 Tahun 2011)
  105. 8 Tahun 2009: Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan (offsite)
  106. 85 Tahun 2008: Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi (offsite: 01 02)
  107. 76 Tahun 2008: Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (offsite)
  108. 67 Tahun 2008: Pengangkatan dan pemberhentian dosen sebagai pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas
  109. 62 Tahun 2008: Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum di lingkungan Depdiknas dan Pemberian Kesaksian Terhadap Kasus Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi (offsite)
  110. 61 Tahun 2008: Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin yang merupakan kewenangan Menteri terhadap PNS di lingkungan Depdiknas (offsite)
  111. 59 Tahun 2008: Pengesahan fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, Surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/surat tanda tamat belajar (offsite)
  112. 58 Tahun 2008: Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi guru dalam jabatan (offsite)
  113. 57 Tahun 2008: Program Bantuan Khusus Mahasiswa Bagi Mahasiswa Kurang Mampu pada Perguruan Tinggi (offsite)
  114. 53 Tahun 2008: Pedoman penyusunan standar pelayanan minimum bagi PTN yang menerapkan Pengelolaan keuangan BLU (offsite)
  115. 51 Tahun 2008: Masa Jabatan Koordinator dan Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Departemen Pendidikan Nasional (offsite)
  116. 38 Tahun 2008: Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Depdiknas (offsite)
  117. 27 Tahun 2008: Standar kualifikasi akademik dan kompentensi Konselor
  118. 20 Tahun 2008: Penetapan inpassing pangkat dosen bukan PNS yang telah menduduki jabatan akademik di PTS dengan pangkat PNS (offsite)
  119. 19 Tahun 2008: Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen
  120. 18 Tahun 2008: Penyaluran tunjangan profesi dosen
  121. 17 Tahun 2008: Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen (dibatalkan oleh Permendiknas 47 Tahun 2009)
  122. 09 Tahun 2008: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus (offsite)
  123. 06 Tahun 2008: Pedoman penerimaan calon mahasiswa baru di perguruan tinggi (offsite)
  124. 02 Tahun 2008: Buku (offsite)
  125. 50 Tahun 2007: Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah (offsite)
  126. 44 Tahun 2007: Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja, dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Departemen Pendidikan Nasional (offsite)
  127. 42 Tahun 2007: Sertifikasi dosen (dibatalkan oleh Permendiknas 47 Tahun 2009)
  128. 30 Tahun 2007: Pengelolaan Rekening di Lingkungan Depdiknas
  129. 26 Tahun 2007: Kerja sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri (offsite) (ini untuk kerjasama dengan LN, kalau yang antar PT masih pakai Kepmendikbud no 264/U/1999)
  130. 25 Tahun 2007: Persyaratan dan Prosedur bagi WNA untuk menjadi Mahasiswa pada PT di Indonesia (offsite)
  131. 20 Tahun 2007: Standar Penilaian Pendidikan
  132. 18 Tahun 2007: Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan
  133. 17 Tahun 2007: Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 2007
  134. 16 Tahun 2007: Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetisi Guru
  135. 15 Tahun 2007: Sistem Perencanaan Tahunan Depdiknas
  136. 07 Tahun 2007: Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (offsite)
  137. 44 Tahun 2006: Bantuan untuk Lembaga Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan (offsite)
  138. 42 Tahun 2006: Tata Persuratan di Lingkungan Depdiknas (offsite)
  139. 41 Tahun 2006: Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional untuk Menandatangani Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Disangka Melakukan Pelanggaran Disiplin (offsite)
  140. 38 Tahun 2006: Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus (sudah dibatalkan oleh Permendiknas No. 09 Tahun 2008) (mirror)
  141. 37 Tahun 2006: Tata Kearsipan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (offsite)
  142. 34 Tahun 2006: Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa (offsite)
  143. 32 Tahun 2006: Perubahan Keputusan Mendiknas Nomor 042/U/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum
  144. 28 Tahun 2006: Prosedur Penetapan Organisasi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara pada Masa Peralihan
  145. 26 Tahun 2006: Jadwal Retensi (Penyimpanan) Arsip Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan PTN dan Kopertis (offsite)
  146. 19 Tahun 2006: Pemberian Tunjangan Darmasiswa kepada Mahasiswa Asing yang Belajar di Indonesia (offsite)
  147. 14 Tahun 2006: Laporan Akuntabilitas Kinerja (offsite)
  148. 1 Tahun 2006: Pemberian kewenangan kepada 4 PT BHMN untuk membuka dan menutup program studi pada PT yang bersangkutan
  149. 28 Tahun 2005: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
  150. 25 Tahun 2005: Tata Tertib Rapat Pimpinan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (offsite)
  151. 05 Tahun 2005: Subsidi Silang Biaya Operasional Perguruan Tinggi (offsite)

sumber : http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: