Peraturan Pemerintah

  1. 90 Tahun 2013: Pencabutan PP 28/2003: Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi PNS dan Penerima Pensiun. (offsite)
  2. 89 Tahun 2013: Pencabutan PP 69/1991: Pemeliharaan Kesehatan PNS, Penerima Pensiun, Veteran Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya. (offsite)
  3. 88 Tahun 2013: Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Direksi Badan Penyelengara Jaminan Sosial. (offsite)
  4. 87 Tahun 2013: Tata Cara Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan. (offsite)
  5. 86 Tahun 2013: Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial. (offsite)
  6. 85 Tahun 2013: Tata Cara Hubungan antara Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. (offsite)
  7. 78 Tahun 2013: Perubahan kedua atas PP no. 98 Tahun 2000 tentang pengadaan PNS, perubahan Pertama PP no. 11 Tahun 2002. (offsite)
  8. 58 Tahun 2013: Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. (offsite)
  9. 32 Tahun 2013: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. (offsite)
  10. 22 Tahun 2013: Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. (offsite)
  11. 2 Tahun 2013: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan. (offsite: 01, 02)
  12. 103 Tahun 2012: Perubahan atas Peraturan Pemerintah no. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi. (offsite)
  13. 97 Tahun 2012: Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. (offsite)
  14. 96 Tahun 2012: Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (offsite)
  15. 82 Tahun 2012: Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. (offsite)
  16. 74 Tahun 2012: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. (offsite)
  17. 57 Tahun 2012: Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ke Tiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan. (offsite)
  18. 56 Tahun 2012: Perubahan Kedua Atas PP no. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (offsite)
  19. 28 Tahun 2012: Pelaksana Undang-Undang no. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (offsite)
  20. 46 Tahun 2011: Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; pengganti PP No.10 Tahun 1979. (offsite)
  21. 38 Tahun 2011: Sungai (catatan, situs lain)
  22. 24 Tahun 2011: Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) dengan penjelasannya (offsite)
  23. 19 Tahun 2011: Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia (offsite)
  24. 18 Tahun 2011: Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (offsite)
  25. 17 Tahun 2011: Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya (offsite)
  26. 16 Tahun 2011: Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Lampiran I s/d V (offsite)
  27. 15 Tahun 2011: Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia beserta Lampiran I s/d V (offsite)
  28. 14 Tahun 2011: Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya beserta Lampiran I s/d VIII (offsite)
  29. 13 Tahun 2011: Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (offsite)
  30. 12 Tahun 2011: Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (offsite)
  31. 11 Tahun 2011: Perubahan Ketiga Belas atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS. Lampiran PP 11 Tahun 2011. (offsite)
  32. 94 Tahun 2010: Penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan (offsite)
  33. 93 Tahun 2010: Sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (offsite)
  34. 92 Tahun 2010: Perubahan kedua atas PP 29 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi (offsite)
  35. 90 Tahun 2010: Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga – RKAK/L, pengganti Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004 (offsite, mirror)
  36. 80 Tahun 2010: Tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD (offsite). Catatan: Peraturan Pemerintah ini menggantikan PP 45 Tahun 1994
    Permenkeu 262/PMK.03/2010 (lengkap dengan lampirannya): peraturan pelaksana PP 80 Tahun 2010 (offsite)
  37. 66 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (offsite: PP dan Penjelasannya)
  38. 59 tahun 2010: Perubahan atas PP 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (offsite)
  39. 54 Tahun 2010: Pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam tahun anggaran 2010 kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima pensiun/tunjangan (offsite)
  40. 53 Tahun 2010: Disiplin Pegawai Negeri Sipil (offsite)
    Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010: Ketentuan Pelaksanaan PP no. 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS (offsite)
  41. 40 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (offsite)
  42. 28 Tahun 2010: Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya (menggantikan PP 13 Tahun 2007, no 14 tahun 2008, dan no 9 tahun 2009)
  43. 25 Tahun 2010 (Lampiran): Perubahan ke 12 atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS (offsite)
  44. 17 Tahun 2010: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan beserta penjelasannya.
  45. 63 Tahun 2009: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkutan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (offsite)
  46. 41 Tahun 2009: tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan Profesor.
    Pedoman pelaksanaannya menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No.164/PMK.05/2010: Tata Cara pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta tunjangan kehormatan professor (offsite)
  47. 38 Tahun 2009: jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada yayasan. (offsite).
  48. 37 Tahun 2009: Dosen (146KB pdf, 62KB doc/zip)
  49. 65 Tahun 2008: Pemberhentian PNS (offsite)
  50. 63 Tahun 2008: Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (offsite)
  51. 48 Tahun 2008: Pendanaan Pendidikan (Penjelasannya)
  52. 95 Tahun 2007: Perubahan ke7 terhadap Keppres 80 Tahun 2003 (dicabut terhitung 01 Januari 2011) – offsite
  53. 43 Tahun 2007: Perubahan pertama Atas PP no. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (offsite)
  54. 41 Tahun 2006: Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing (offsite)
  55. 39 Tahun 2007: Pengelolaan Uang Negara/Daerah (offsite)
  56. 31 Tahun 2006: Sistem Pelatihan Kerja Nasional (ermasuk membahas tentang: 1. SKKNI-Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, dan 2. KKNI-Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) – offsite.
  57. 47 Tahun 2005: perubahan atas PP No. 29 Tahun 1997 tentang PNS yang menduduki jabatan rangkap (offsite)
  58. 65 Tahun 2005: Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (offsite)
  59. 48 Tahun 2005: Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (offsite)
  60. 47 Tahun 2005: Perubahan atas PP 29 Tahun 1997 tentang PNS yang menduduki jabatan rangkap (offsite)
  61. 31 Tahun 2005: Perubahan PP 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara (offsite)
  62. 23 Tahun 2005: Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (offsite)
  63. 19 Tahun 2005: Standar Nasional Pendidikan
  64. 37 Tahun 2004: Larangan PNS menjadi anggota partai politik (offsite)
  65. 27 Tahun 2004: Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah (offsite)
  66. 23 Tahun 2004: Badan Nasional Sertifikasi Profesi (offsite)
  67. 21 Tahun 2004: Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga – RKAK/L
  68. 54 Tahun 2003: Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (offsite)
  69. 30 Tahun 2003: Pendidikan Tinggi.
  70. 09 Tahun 2003: Wewenang pengangkatan pemindahan dan pemberhentian PNS (offsite)
  71. 13 Tahun 2002: Perubahan atas PP no. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (offsite)
  72. 12 Tahun 2002: Perubahan PP 97 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (offsite)
  73. 11 Tahun 2002: Perubahan atas PP 98 Tahun 2000 tentang pengadaan PNS (offsite)
  74. 101 Tahun 2000: Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (offsite)
  75. 100 Tahun 2000: Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (offsite)
  76. 99 Tahun 2000: Kenaikan pangkat PNS (offsite)
  77. 98 Tahun 2000: Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (offsite)
  78. 97 Tahun 2000: Formasi Pegawai Negeri Sipil (offsite)
  79. 29 Tahun 2000: Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (offsite)
  80. 73 Tahun 1999: Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu. (offsite)
  81. 61 Tahun 1999: Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum – format pdf (sudah dibatalkan PP no. 17 tahun 2010)
  82. 60 Tahun 1999: Pendidikan Tinggi
  83. 05 Tahun 1999: Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik (offsite)
  84. 29 Tahun 1997: PNS yang menduduki jabatan rangkap (offsite)
  85. 45 Tahun 1994: Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, PNS, anggota ABRI, dan Pensiunan (sudah diganti dengan PP 80 Tahun 2010 )
  86. 40 Tahun 1994: Tentang Rumah Negara (offsite: 01 02 )
  87. 16 Tahun 1994: Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (offsite)
  88. 1 Tahun 1994: Pemberhentian PNS – (offsite)
  89. 10 Tahun 1983: izin perkawinan dan perceraian bagi PNS (offsite)
  90. 23 Tahun 1993: Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek (offsite)
  91. 20 Tahun 1991: Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Secara Langsung (offsite)
  92. 45 Tahun 1990: perubahan terhadap PP 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS (offsite)
  93. 30 Tahun 1990: Pendidikan Tinggi, lengkap dengan penjelasannya (pdf)
  94. 01 Tahun 1989: Penterjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan (offsite)
  95. 05 Tahun 1987: Perlakuan terhadap Penerima Pensiun/Tunjangan yang hilang (offsite)
  96. 36 Tahun 1983: Pelaksanaan UU Pajak Penghasilan 1984 (offsite)
  97. 35 Tahun 1983: Pendaftaran, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penyampaian surat pemberitahuan, dan persyaratan pengajuan keberatan.
  98. 01 Tahun 1983: Perlakuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Tewas atau Cacat Akibat Kecelakaan karena Dinas (offsite)
  99. 39 Tahun 1982: Pemberian Bantuan kepada Perguruan Tinggi Swasta. (offsite)
  100. 28 Tahun 1981: Pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta. (offsite)
  101. 30 Tahun 1980: peraturan displin PNS (sudah diganti dengan PP No. 53 Tahun 2010) (offsite)
  102. 32 Tahun 1979: Pemberhentian PNS (offsite)
  103. 10 Tahun 1979: Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (lengkap penjelasan dan lampiran) (offsite). Peraturan ini telah diganti oleh PP No.46 Tahun 2011.
  104. 34 Tahun 1979: Penyusutan Arsip (offsite)
  105. 7 Tahun 1977: Penetapan gaji beserta lampirannya (dapat diunduh di lokasi 1, lokasi 2)
  106. 24 Tahun 1976: Cuti Pegawai Negeri Sipil (offsite)
  107. 9 Tahun 1975: Peraturan Pelaksanaan UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (offsite)
  108. 6 Tahun 1974: Pembatasan Pegawai Negeri dalam usaha swasta (offsite)
  109. 4 Tahun 1966: Pemberhentian/pemberhentian sementara PNS (offsite)
  110. 58 Tahun 1954: Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1950 tentang Universiteit Gadjah Mada (offsite)
  111. 37 Tahun 1950: Universiteit Gadjah Mada (HKTL UGM, docx)
  112. 23 Tahun 1949: Penggabungan semua perguruan tinggi di Yogyakarta menjadi Universiteit Gadjah Mada (HKTL UGM, docx)

sumber : http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: